Sumedang, Kehadiran Dr. Eka Ganjar Kurniawan, S.Sos., M.E. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menandai babak baru dalam arah kebijakan pendidikan daerah. Meski baru menjabat, performa awal beliau menunjukkan orientasi yang kuat terhadap transformasi sistemik, dengan pendekatan berbasis keberlanjutan, digitalisasi, dan pemerataan akses pendidikan. Dalam konteks governance pendidikan lokal, kepemimpinan semacam ini mencerminkan praktik transformational leadership yang mulai langka di tingkat birokrasi daerah.
Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah peluncuran program “Zero Waste School”. Kebijakan ini tidak hanya merefleksikan respons terhadap isu lingkungan, tetapi juga dapat dibaca sebagai integrasi Education for Sustainable Development (ESD) dalam kurikulum dan budaya sekolah. Dalam paradigma ESD, sekolah berperan sebagai agen perubahan yang membentuk pola pikir kritis, perilaku ekologis, serta tanggung jawab sosial peserta didik. Implementasi program ini mengindikasikan keberanian Dr. Eka dalam mengangkat isu global ke ranah lokal, serta menjadikan sekolah sebagai katalisator ekosistem hijau yang dimulai dari kesadaran mikro.
Program “Toilet Bersih” yang beliau dorong pun seolah sepele namun sarat makna. Kajian World Health Organization (WHO) telah lama menegaskan keterkaitan erat antara sanitasi sekolah yang buruk dengan learning outcomes siswa. Toilet yang bersih dan layak bukan sekadar fasilitas penunjang, tetapi bagian dari right to dignity dalam pendidikan. Intervensi ini mencerminkan pemahaman mendalam Dr. Eka tentang pentingnya child-friendly school environment, yang dalam banyak kasus justru luput dari prioritas.
Langkah strategis lain adalah akselerasi transformasi digital di sekolah-sekolah Sumedang. Kebijakan ini sangat kontekstual dengan tantangan abad ke-21, di mana kompetensi literasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari 21st Century Skills. Digitalisasi sekolah juga merefleksikan kesadaran terhadap learning resilience, yakni kemampuan sistem pendidikan untuk terus berjalan meski dalam kondisi krisis seperti pandemi. Namun demikian, pendekatan ini harus disertai dengan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kapasitas guru agar tidak menimbulkan digital divide antar satuan pendidikan.
Terakhir, langkah Dr. Eka dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah menjadi intervensi jangka panjang yang sangat penting. Indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan akses pendidikan formal, tetapi juga berkorelasi dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Fokus pada angka lama sekolah juga berarti fokus pada penguatan pendidikan menengah dan keterampilan vokasional, yang selama ini menjadi titik lemah dalam struktur pendidikan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan teori human capital, di mana pendidikan dilihat sebagai investasi strategis dalam membangun daya saing sumber daya manusia daerah.
Dalam perspektif manajemen pendidikan publik, kebijakan-kebijakan awal yang digulirkan oleh Dr. Eka menunjukkan komitmen terhadap prinsip good governance—yakni partisipatif, berorientasi hasil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya secara efektif. Meski berbagai tantangan implementasi tentu akan hadir, arah kebijakan yang berbasis pada data, kebutuhan nyata lapangan, dan praktik global yang kontekstual adalah fondasi penting untuk melahirkan sistem pendidikan Sumedang yang progresif.
Kita berharap bahwa kepemimpinan Dr. Eka tidak hanya berhenti pada terobosan awal, tetapi berlanjut pada penguatan sistemik melalui kolaborasi multipihak—dengan kepala sekolah, guru, orang tua, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sebab dalam dunia pendidikan, keberhasilan kebijakan selalu bergantung pada keberlanjutan dan konsistensi praktik.
( Edy ms).
